Lewati ke Konten Utama
SATU KLIK, SERIBU PRASANGKA (Etika Informasi, Keputusan Digital, dan Kepercayaan yang Dipertaruhkan

SATU KLIK, SERIBU PRASANGKA (Etika Informasi, Keputusan Digital, dan Kepercayaan yang Dipertaruhkan

Nur Kumala Dewi
Penulis
Nur Kumala Dewi
Kategori
Artikel
Tanggal
18 November 2026
Dilihat
77 Views

Pernahkah kita membaca sebuah pesan, lalu tanpa sadar mulai menilai seseorang sebelum mengetahui cerita yang sebenarnya? Barangkali kita pernah mengalaminya. Sebuah informasi muncul di layar, dibaca sekilas, kemudian diteruskan. Padahal, belum tentu kita mengetahui dari mana informasi itu berasal, apa yang melatarbelakanginya, atau apakah ada bagian cerita yang belum disampaikan.

Begitulah kehidupan digital kita hari ini.

Teknologi membuat banyak urusan menjadi lebih mudah. Mahasiswa dapat menjangkau sumber pengetahuan, masyarakat memperoleh layanan, dan organisasi mengolah data untuk mendukung keputusan. Namun, di tengah kemudahan tersebut, ada pertanyaan yang patut direnungkan: apakah kecepatan memperoleh informasi sudah diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakannya?

Persoalan tentang bagaimana kita memperlakukan informasi sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum media sosial menjadi bagian dari keseharian, Richard O. Mason (1986), melalui tulisannya Four Ethical Issues of the Information Age, telah mengangkat empat persoalan mendasar: “Privacy, Accuracy, Property, and Accessibility.” Namun, bagi saya, persoalannya tidak berhenti pada siapa yang berhak mengakses informasi atau apakah informasi tersebut benar. Ada hak yang perlu dijaga, konteks yang harus dipahami, dan akibat yang patut dipertimbangkan. Sebab, tidak semua yang dapat kita ketahui perlu dibagikan. Bahkan, informasi yang benar sekalipun bisa melahirkan prasangka ketika hanya sebagian cerita yang sampai kepada kita.

Dari pemikiran inilah saya melihat pentingnya literasi konsekuensi digital, yakni kemampuan untuk memahami informasi secara utuh, menghormati hak orang lain, dan memperkirakan dampak etis, sosial, serta hukum sebelum informasi digunakan atau dijadikan dasar keputusan. Barangkali, di tengah teknologi yang semakin canggih, ukuran kedewasaan digital kita justru terletak pada satu hal sederhana: bukan seberapa cepat kita memperoleh informasi, melainkan seberapa bijak kita memperlakukannya.

Pemikiran tersebut semakin relevan ketika kita melihat bagaimana informasi dapat berubah makna setelah berpindah tangan. Helen Nissenbaum (2010), melalui konsep contextual integrity, mengingatkan pentingnya memperhatikan norma dan konteks sosial dalam aliran informasi. Kita hanya memahami bahwa ada percakapan yang semestinya tetap bersifat pribadi, ada informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap, dan ada keputusan yang tidak seharusnya dibuat sebelum semua pihak didengar.

Bayangkan sebuah potongan percakapan pribadi beredar di lingkungan kerja. Tidak diketahui bagaimana percakapan itu diperoleh, kapan berlangsung, atau persoalan apa yang sedang dibicarakan. Sebagian orang mulai menafsirkan maksudnya, sementara yang lain meneruskannya dengan komentar tambahan. Perlahan, perhatian bergeser dari upaya memahami peristiwa menjadi penilaian terhadap seseorang. Ilustrasi ini memperlihatkan betapa mudahnya informasi yang kehilangan konteks menimbulkan persoalan baru.

Keluarga, rekan kerja, bahkan lingkungan organisasi dapat ikut merasakannya. Ketika prasangka memengaruhi hubungan profesional, persoalan informasi berubah menjadi persoalan kepercayaan. Di sinilah kita perlu membedakan kritik yang didukung bukti dari penilaian yang terbentuk karena cerita belum lengkap. Kritik tetap diperlukan, tetapi kekuatannya justru terletak pada kesediaan memeriksa fakta.

Kehati-hatian semacam ini dekat dengan nilai yang diajarkan agama. Dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, terjemahan bahasa Inggris Dr. Mustafa Khattab memuat pesan, “O believers, if an evildoer brings you any news, verify it...” Pesan tabayyun tersebut mengajak kita memeriksa kabar sebelum bertindak agar tidak merugikan orang lain karena ketidaktahuan. Kita tidak harus menanggapi setiap informasi seketika. Ada kalanya keputusan paling bijak justru dimulai dengan bertanya, memeriksa, dan memberi kesempatan bagi penjelasan.

Kehati-hatian itu juga memiliki dimensi hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan perlindungan diri pribadi, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pelindungan data pribadi. Jika suatu informasi diduga diperoleh melalui penyadapan, penilaiannya memerlukan pemeriksaan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Hak untuk mengkritik serta kebutuhan menjaga akuntabilitas publik tetap harus berjalan bersama penghormatan terhadap privasi dan proses yang adil.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada informasi yang dibagikan antarmanusia. Kini, data juga diolah oleh sistem digital dan kecerdasan buatan untuk membantu menghasilkan rekomendasi. Dalam buku Kecerdasan Buatan dalam Transformasi Pendidikan: Inovasi, Tantangan, dan Peluang, saya membahas peluang dan tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. teknologi dapat membantu manusia, tetapi kualitas data dan tanggung jawab pengguna tetap menentukan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan.

Penelitian Pennycook dan rekan-rekannya (2021) dalam jurnal Nature menunjukkan bahwa mengarahkan perhatian seseorang pada akurasi dapat meningkatkan kualitas informasi yang dipilih untuk dibagikan. Temuan ini berbicara tentang perilaku berbagi informasi, bukan secara langsung tentang keputusan organisasi. sebelum informasi bergerak lebih jauh, selalu ada kesempatan untuk memeriksa kebenarannya, terlebih ketika informasi itu dapat memengaruhi kehidupan orang lain.

Pertanyaan berikutnya muncul ketika teknologi digunakan untuk membantu menilai kinerja, menyusun prioritas layanan, atau memberikan rekomendasi administratif. Namun, bagaimana jika data yang digunakan belum lengkap? Bagaimana jika konteks pekerjaan seseorang tidak terbaca oleh sistem? Kecepatan pengolahan tentu bermanfaat, tetapi keputusan yang menyangkut manusia tetap membutuhkan pertimbangan yang dapat dijelaskan.

Di sinilah literasi konsekuensi digital perlu berjalan bersama tanggung jawab organisasi. Kita sering meminta masyarakat lebih berhati-hati menggunakan informasi, padahal lembaga yang mengelola data juga perlu menunjukkan kehati-hatian serupa. Saya memandang hal tersebut dapat diperkuat melalui tata kelola konsekuensi digital, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan risiko terhadap hak dan kepentingan manusia sejak data dikumpulkan hingga keputusan dievaluasi.

Dalam praktiknya, organisasi perlu memastikan data dan kriteria penilaian dapat diperiksa, membatasi akses sesuai kewenangan, serta mencatat alasan di balik keputusan. Tidak kalah penting, harus tersedia ruang bagi pihak yang terdampak untuk menyampaikan keberatan dan meminta pemeriksaan ulang. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan sistem elektronik yang bertanggung jawab, sebagaimana menjadi perhatian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Tentu, membangun kebiasaan seperti itu tidak selalu mudah. Namun, bukankah keputusan yang tergesa-gesa justru dapat menimbulkan persoalan yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk diperbaiki? Di sinilah kepemimpinan diuji, bukan hanya melalui kemampuan menghadirkan teknologi, tetapi juga keberanian memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil.

Pimpinan yang bersedia mendengar keberatan tidak sedang kehilangan kewibawaannya. Begitu pula, organisasi yang memperbaiki keputusan tidak otomatis menunjukkan kegagalan. Kesediaan mengevaluasi justru memperlihatkan bahwa tanggung jawab ditempatkan lebih tinggi daripada keinginan untuk selalu terlihat benar.

Perguruan tinggi pun memiliki peran penting. Mahasiswa perlu dibiasakan tidak sekadar mencari jawaban tercepat, melainkan menguji sumber dan mempertimbangkan akibat penggunaan informasi. Dosen dapat menghubungkan teori dengan persoalan nyata. Dalam literasi halal, misalnya, kecerdasan bukan hanya kemampuan mengenali label atau membaca klaim produk, tetapi juga kemauan memeriksa informasi sertifikasi melalui sumber resmi sebelum menentukan pilihan atau menyebarkan kabar. Sementara itu, pimpinan kampus dan instansi publik perlu menghadirkan kebijakan yang memberi ruang bagi evaluasi. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya melahirkan pengguna teknologi yang terampil, tetapi juga manusia yang mampu berpikir jernih ketika menghadapi persoalan digital.

Barangkali kita tidak selalu bisa mengendalikan informasi yang datang, apalagi mencegah prasangka yang muncul karenanya. Namun, kita masih punya pilihan untuk tidak terburu-buru mempercayai, menilai, atau meneruskannya kepada orang lain. Memeriksa kebenaran, memahami persoalan, dan memikirkan akibatnya mungkin terdengar sederhana. Padahal, dari kebiasaan kecil itulah kepercayaan perlahan tumbuh.

Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, saya memaknai kecintaan terhadap tempat kita mengabdi bukan hanya sebagai rasa bangga, melainkan juga kesediaan untuk menjaga nilai-nilai baik di dalamnya. Ada integritas yang perlu dirawat, keadilan yang harus diperjuangkan, dan pelayanan kepada masyarakat yang selalu bisa kita perbaiki. Semangat itu pula yang ingin terus saya bawa dalam ruang belajar dan diskusi bersama Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta, karena pengetahuan semestinya tidak berhenti pada apa yang kita pahami, tetapi juga terlihat dari cara kita memperlakukan sesama. Sebab, satu klik mungkin hanya berlangsung sedetik, tetapi kepercayaan yang tumbuh atau terluka karenanya bisa meninggalkan jejak jauh lebih lama.