Jurnal Predator: Cara Mengenali, Risiko Publikasi, dan Tanggung Jawab Kampus serta Instansi Versi opini tentang budaya riset dan dukungan penulis lintas Instansi dan Ekosistem Kampus

Kadang sebuah angka membuat kita berhenti sejenak. Dalam satu penelitian tentang publikasi ilmuwan sosial Indonesia, Heru Fahlevi, Fira Faradisa, dan Rahmad Dawood menelaah 2.953 artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus selama 2010–2020. Dengan kriteria penelitian mereka, 709 artikel atau sekitar 24 persen masuk kategori jurnal predator atau jurnal yang telah dihentikan dari Scopus. Angka ini penting dibaca, tetapi batasnya juga harus jelas: objeknya adalah publikasi ilmuwan sosial dalam periode tertentu, bukan seluruh peneliti Indonesia dan bukan potret keadaan hari ini (Fahlevi et al., 2023).

Mengapa angka itu perlu dibaca dengan hati-hati

Temuan tersebut bukan alasan untuk memberi cap kepada penulis atau lembaga. Penelitian itu menggabungkan dua penanda operasional: jurnal yang tercantum dalam daftar Beall dan jurnal yang telah dihentikan dari Scopus pada saat data dikumpulkan. Keduanya membantu peneliti membangun ukuran yang dapat diuji, tetapi tidak identik dengan putusan bahwa setiap artikel di dalamnya tidak bermutu. Daftar dan status indeks juga berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, angka 24 persen tidak dapat dipindahkan begitu saja ke tahun, disiplin, atau populasi yang berbeda.

Istilahnya perlu lebih cermat daripada labelnya

Kita sering menyebut jurnal predator seolah-olah ada satu daftar resmi yang berlaku untuk semua keadaan. Kenyataannya lebih rumit. Konsensus yang dirumuskan para peneliti lintas negara menggambarkan jurnal predator sebagai praktik penerbitan yang mendahulukan kepentingan diri dengan mengorbankan keilmuan, ditandai informasi palsu atau menyesatkan, penyimpangan dari praktik editorial yang baik, dan kurangnya transparansi (Grudniewicz et al., 2019). Definisi ini mengarahkan perhatian pada perilaku penerbit dan proses editorial, bukan pada asal negara, bahasa, atau biaya semata.

Sebab itu, biaya publikasi tidak cukup menjadi satu-satunya petunjuk. Jurnal yang mengenakan biaya dapat bekerja secara sah bila biayanya diumumkan sejak awal, proses telaahnya nyata, dan kebijakan editorialnya dapat diperiksa. Sebaliknya, klaim indeksasi yang tidak benar, janji terbit dalam waktu yang tidak masuk akal, susunan dewan editor yang tidak dapat diverifikasi, atau ruang lingkup yang berubah-ubah patut diperiksa lebih jauh. Satu tanda belum tentu menjadi bukti tunggal; pola beberapa tanda yang saling menguatkan lebih bermakna.

Pemeriksaan kecil sebelum menekan tombol kirim

Penulis dapat memulai dari hal-hal yang praktis. Cocokkan nama jurnal dan ISSN pada pangkalan data resmi yang diklaim oleh penerbit; jangan hanya percaya logo indeks pada laman jurnal. Buka beberapa artikel terbitan terakhir dan lihat apakah topik, metode, serta mutu penyuntingannya sesuai dengan bidang yang dijanjikan. Periksa siapa editor dan penerbitnya, apakah kebijakan telaah sejawat dijelaskan, bagaimana biaya ditetapkan, serta apakah ada mekanisme koreksi dan pencabutan artikel. Pastikan pula arsip terbitan dapat diakses dan alamat redaksi benar-benar berfungsi.

Pemeriksaan itu sebaiknya dilakukan dekat dengan waktu pengiriman. Indeksasi dan status jurnal dapat berubah. Pengalaman kolega berguna sebagai petunjuk awal, tetapi bukan pengganti pemeriksaan langsung. Begitu pula daftar peringatan dari pihak ketiga: ia dapat membantu menemukan pertanyaan, namun daftar tersebut memiliki tanggal, metode, dan batas cakupan. Keputusan yang adil membutuhkan bukti yang dapat ditelusuri dan kesempatan untuk memeriksa ulang.

Tanggung jawabnya tidak berhenti pada penulis

Pilihan jurnal sering berlangsung di tengah tekanan yang nyata: tenggat kenaikan jabatan, target kinerja, biaya penelitian, keterbatasan pendampingan, dan tuntutan untuk segera memiliki luaran. Tekanan itu tidak menghapus tanggung jawab penulis, tetapi membantu kita memahami mengapa keputusan publikasi perlu ditopang oleh sistem yang lebih baik. Jika kampus atau instansi hanya meminta jumlah artikel tanpa membangun kemampuan memilih jurnal dan memeriksa kualitas prosesnya, risiko salah pilih ikut menjadi persoalan tata kelola.

Akibatnya terasa jauh melampaui satu naskah. Penulis dapat kehilangan biaya dan waktu, sementara hasil penelitian berisiko sulit ditemukan, dikoreksi, atau dipercaya. Bagi lembaga, luaran yang tidak melewati proses editorial yang layak dapat mengurangi nilai pembelajaran dari dana dan tenaga yang telah dikeluarkan. Bagi masyarakat, persoalan muncul ketika temuan yang belum cukup teruji beredar seolah-olah setara dengan pengetahuan yang telah melewati pemeriksaan terbuka. Karena itu, perlindungan penulis dan pembaca berjalan seiring dengan perlindungan integritas ilmu.

Kampus dapat menyediakan konsultasi sebelum pengiriman, daftar pemeriksaan yang diperbarui, pendampingan membaca kontrak dan biaya, serta mekanisme untuk meminta telaah kedua ketika status jurnal meragukan. Pembinaan juga perlu membedakan kesalahan yang lahir dari informasi terbatas dengan pelanggaran yang disengaja. Langkah korektif, pendidikan integritas, dan sanksi harus mengikuti bukti dan aturan yang jelas; bukan berangkat dari kabar berantai atau satu indikator saja.

Dari sudut analisis kebijakan, persoalan ini dapat dibaca dari hulu hingga hilir. Di hulu, target publikasi dan skema insentif perlu diuji: apakah yang dihargai hanya jumlah, atau juga ketelitian proses? Pada tahap pelaksanaan, penulis membutuhkan akses pemeriksaan jurnal, pendampingan metodologi, dan waktu untuk merespons telaah sejawat. Di hilir, evaluasi sebaiknya menimbang keterlacakan proses editorial dan manfaat hasil penelitian, bukan semata bukti terbit. Ini merupakan usulan kerangka perbaikan, bukan kesimpulan kausal dari studi Fahlevi dan rekan-rekan.

Instansi pemerintah dan lembaga pemberi hibah dapat meninjau apakah target luaran, jadwal, dan cara evaluasi justru mendorong kecepatan tanpa dukungan mutu. Temuan Fahlevi dan rekan-rekan memperlihatkan alasan untuk menguji kembali hubungan antara skema pendanaan, kolaborasi, dan pilihan kanal publikasi. Temuan itu bukan bukti bahwa hibah menyebabkan publikasi predator; ia memberi dasar untuk merancang pemantauan dan dukungan yang lebih peka terhadap konteks.

Ada satu pertanyaan yang patut diajukan sebelum sebuah lembaga menetapkan target publikasi: apakah penulis juga memperoleh waktu dan dukungan untuk memenuhi standar yang dituntut? Target yang terukur memang diperlukan, tetapi angka saja tidak menceritakan seluruh perjalanan sebuah artikel. Naskah yang ditolak setelah telaah sejawat yang sungguh-sungguh bisa saja menghasilkan pembelajaran lebih besar daripada naskah yang diterima tanpa catatan berarti. Karena itu, evaluasi kinerja publikasi sebaiknya tidak hanya mencatat hasil akhir, melainkan juga menghargai proses perbaikan metode, keterbukaan data sesuai ketentuan, dan ketekunan menanggapi masukan reviewer. Ukuran semacam ini tentu perlu disusun hati-hati agar tidak menambah beban administrasi. Tujuannya justru sederhana: membuat kebijakan memberi ruang bagi mutu untuk tumbuh.

Koordinasi lintas lembaga dapat membuat dukungan tersebut lebih mudah dijangkau. Perpustakaan, unit penelitian, program studi, dan pengelola jurnal dapat menyusun jalur konsultasi yang jelas: siapa yang dihubungi, bukti apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana meminta penilaian ulang. Panduan ringkas dapat memuat contoh klaim indeksasi yang perlu diverifikasi serta cara membaca kebijakan penerbit. Dalam pengelolaan hibah, perhatian pada mutu proses juga dapat berjalan bersama target luaran, misalnya melalui dukungan penyuntingan dan waktu yang memadai untuk revisi. Pendekatan semacam ini tidak menjanjikan bahwa semua naskah akan diterima; ia membantu memastikan bahwa keputusan penerbitan dibuat dengan pertimbangan yang lebih baik.

Merawat jurnal sebagai bagian dari layanan ilmu

Tanggung jawab yang sama berlaku bagi lembaga yang mengelola jurnalnya sendiri. Jurnal Bimas Islam, misalnya, menyediakan informasi ruang lingkup dan pedoman penulis pada laman yang dirujuk dalam naskah ini. Keterbukaan informasi tersebut menjadi titik awal pemeriksaan, bukan bukti tunggal mutu pengelolaan. Untuk menilai praktiknya secara adil, diperlukan penelusuran lebih lanjut atas konsistensi terbitan, proses telaah, kebijakan etika, dan mekanisme koreksi. Dengan demikian, contoh ini mengajak penguatan tata kelola tanpa memberikan penilaian yang belum teruji. Universitas Saintek Muhammadiyah juga menampilkan portofolio jurnal kampus, termasuk Sibernetika, Visualika, JUARA, dan JKK. Keberadaan jurnal tentu tidak otomatis menjadi ukuran mutu; ia membuka kesempatan bagi lembaga untuk memperlihatkan tata kelola yang dapat diperiksa: proses seleksi, telaah sejawat, konflik kepentingan, koreksi, dan pengarsipan.

Bagi instansi keagamaan, mutu jurnal juga terkait dengan kepercayaan publik. Gagasan tentang zakat, keluarga, layanan keagamaan, atau kebijakan sosial layak memperoleh ruang yang memeriksa bukti sekaligus memahami konteks masyarakat. Bagi kampus, jurnal dapat menjadi tempat belajar menulis dan menelaah secara bertanggung jawab. Ruang itu tumbuh ketika penulis memperoleh umpan balik yang bermakna, editor bekerja dengan kebijakan yang terbuka, dan pembaca dapat membedakan hasil penelitian dari opini.

Pada akhirnya, menjaga integritas publikasi bukan soal mencari siapa yang harus disalahkan. Bagi lembaga publik, setiap hasil penelitian yang digunakan untuk merancang layanan atau memberi rekomendasi kebijakan membawa konsekuensi bagi masyarakat. Karena itu, mutu proses ilmiah berkaitan langsung dengan kepercayaan yang diberikan publik kepada institusi.

Angka 24 persen mengajak kita bertanya lebih jauh tentang masa, kriteria, dan sistem yang membentuk keputusan publikasi. Ia bukan alat untuk mempermalukan penulis, dan bukan pula alasan untuk mengabaikan persoalan. Kita dapat memulainya dengan kebiasaan yang sederhana tetapi penting: memeriksa, bertanya, mencatat sumber, dan memberi ruang bagi koreksi. Dengan cara itu, pencegahan jurnal predator bergerak dari label menuju perbaikan ekosistem—agar kerja ilmiah dihargai karena proses dan manfaatnya, bukan hanya karena cepat tercatat.